Dugaan Pemotongan TPP ASN PPPK Guru Bersertifikasi, Gubri Diminta Evaluasi Kadisdik

Pekanbaru, TNN - Salah satu program Gubernur Riau dalam meningkatkan kualitas dunia pendidikan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Kenyataannya kondisi ini berbanding terbalik dengan adanya dugaan pungli di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Sebagaimana di ungkapkan oleh Ketua ASN PPPK Riau dengan modus pemotongan TPP ASN PPPK Guru yang bersertifikasi. 

Polemik dunia Pendidikan di Provinsi Riau harus segera diselesaikan dan dituntaskan. Mencerdaskan bangsa merupakan cita-cita dan tujuan Negara dalam menuju Indonesia Emas 2045. 

Diantara permasalahan di dunia pendidikan di Riau dimulai dari kepala sekolah yang berbayar hingga adanya pemotongan TPP ASN PPPK guru di Riau. 

Menurut Ketua ASN PPPK GURU 2022 Provinsi Riau , Eko Wibowo kepada TNN  mengatakan bahwa adanya pemotongan TPP ASN PPPK Guru di Provinsi Riau yang bersertifikasi. Hal ini harus menjadi perhatian penuh Gubernur Riau , Abdul Wahid untuk membenahi dunia Pendidikan di Riau. 

"Teman-teman ASN PPPK Guru di Riau yang bersertifikasi dilakukan pemotongan oleh dinas Pendidikan. Jumlah nya mencapai 100 ribu per guru. Bagaimana kinerja kami bisa maksimal ketika taraf kehidupan kami masih belum mencukupi," tegasnya. 

Eko Wibowo berharap Kepada Gubernur Riau  memberikan perhatian penuh untuk para pendidik. Ada sekitar lebih kurang 6000 an ASN PPPK Guru di Provinsi Riau yang berharap kebijakan Gubernur Riau dalam meningkatkan kesejahteraan guru. 

"Kami Berharap kepada Bapak Gubernur Riau,Abdul Wahid Untuk Evaluasi TPP bagi ASN PPPK yang di terima hanya 500.000 Itupun dipotong lagi.
Sesuai dari Peraturan Mendagri TPP PPPK Setara Dengan TPP PNS," ujarnya. 

Tokoh Muda Pendidikan Riau ini juga mengapresiasi langkah cepat Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang bergerak untuk kemajuan Pendidikan Riau dengan menyambangi Disdik Riau . 

"Kami ingin pendidikan Riau Jauh lebih Blbaik , berprestasi dan Ulunggul. Semoga persoalan pendidikan Riau ditangan Bapak Gubernur Riau Abdul Wahid jauh lebih baik .terutama persoalan guru honorer cepat selesai dan adanya aspirasi dari guru honorer dan PPPK Dikmen Riau jadi perhatian kita bersama," harapnya. 

Dirinya menambahkan kepedulian Gubri terhadap anak putus sekolah yang menjadi program prioritas sangat cemerlang dan harus didukung penuh. 

"Kepedulian Gubernur Riau terhadap anak putus sekolah yang menjadi program prioritas kami sangat mendukung penuh," Ujar Ekowi Ketua IKA FTK UIN SUSKA Riau. 

Pihak nya juga meminta agar Gubernur Riau mengevaluasi Dinas Pendidikan Riau karena kinerja yang tidak maksimal. 

"Evaluasi Dinas Pendidikan , Ini aja Disdik Riau nampak kinerja gimana? Kami minta ganti kepala Dinasnya serta Kabid nya," pungkas Ekowi. 

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Edi Rusma Dinata membantah tentan adanya pemotongan TPP ASN PPPK Guru bersertifikasi. 

"Tidak ada yang potong, makanya kasih tau siapa dan di mana," ujar Plt Kadisdik. 

Edi mengatakan bahwa adanya pemotongan itu untuk pajak, BPJS, Zakat. Dan kegiatan itu resmi ada regulasinya. 

"Kalau pajak ,BPJS,zakat, itu resmi ,ada Regulasinya," tegasnya. 

Kemudian, Plt Kadisdik Riau mengarahkan agar meminta data kepada Ketua ASN PPPK Riau tentang siapa yang melakuoan serta berapa jumlah yang dipotong. 

" Minta data sama dia. Siapa yang melakukan dan berapa dipotong," tutup kadisdik. 

Menyikapi hal ini, Gubernur Riau, Abdul Wahid kepada TNN mengatakan akan mengkaji permasalahan TPP ASN PPPK Guru Riau.
" Nanti kita kaji," pungkas Gubernur Riau, Abdul Wahid. 
(tnn)