Tambang Ilegal Mining Marak Di Kabupaten Solok,Penegak Hukum Sepertinya Tidak Berdaya Mengatasinya? 

Kupaskabar.com - Maraknya illegal mining diwilayah hukum Polres Kabupaten Solok semangkin meresahkan masyarakat, seolah-olah oknum penambang ilegal ini gagah berani tanpa ragu melakukan penambangan,padahal sesuai aturan jika hendak melakukan penambang harus melengkapi izin dari pemerintah. 

Kuat dugaannya oknum penambang liar (ilegal mining) di back up oknum aparat hukum,sehinga sampai saat ini belum terjamah oleh penegak hukum

Jika dilihat dampak penambangan ilegal mining, (tambang emas) sangat berdampak negatif,merusak eko sistem alam dan sungai,lantaran penambang ilegal mining menggunakan alat escavator atau alat berat di beberapa titik lokasi disungai abu dan nagari talang babungo Kab.Solok

Pantauan awak media dilapangan,dan ditambah keterangan narsumber warga sekitar,pada tanggal 15 juni 2022, sungai abu dan nagari talang babungo Kab.Solok di temukan ada beberapa lokasi yang menjadi sasaran penambang ilegal mining

Pernah kami temukan puluhan alat berat beroperasi disepanjang sungai abu, 
bahkan sudah merambah pada hutan lindung,"ujar warga yang menolak namanya disebutkan dalam media

Sambungnya lagi,(warga-red) kurang lebih sekitar 300 hektar di bantaran sungai tersebut,sudah menjadi sasaran ilegal mining,sangat disayangkan bertahun tahun kegiatan penambang ilegal mining tersebut sepertinya dibiarkan aparat penegak hukum diwilayah tersebut.

"Sampai saat ini tidak ada tindakan apa pun dari pihak yang berwajib (Polisi),justru bertambah banyak pelaku tambang ilegal mining,di kampung kami pak,"ucap warga lainnya saat dikonfirmasi wartawan kemaren

Kami sebagai masyarakat disini tidak bisa berbuat apa-apa,pernah kami protes tentang tambang emas ini,namun tidak dihiraukan penambang ilegal ini,diduga banyak melibatkan pihak. 

Akibat tambang ilegal ini,warga sempat menutup akses yang dilalui dari nagari sungai abu talang babungo,"kata warga

Namun setelah kami berikan informasi ini kepada awak media ada reaksi oknum penambang liar tersebut,mulai tidak beroperasi,akan tetapi kita belum tau pasti apa benar itu penyebabnya karena ini sangat urgensi 

IPTU RISKI YUDA Kasat Reskrim polres kabupaten solok dikonfirmasi (14/06) melalui pesan WhatsApp,hingga berita ini dilansir belum ada jawaban

Berdasarkan UU RI No 3 Tahun 2021 atas Perubahan UU RI No 4 Tahun 1999 Tentang Minerba,ancaman hukuman minimal lima tahun penjara dan denda Rp.100 miliar 

Kami (warga) berharap kepada Bapak Kapolda Sumbar,agar segera menindak para penambang ilegal mining ini karena sangat berdampak pada permukiman warga sekitar, apalagi memasuki musin penghujan bakal terjadi bencana alam di daerah kami,"harap warga

Bapak Kapolda Sumbar tidak akan memberi ruang bagi penambang ilegal mining,hal ini pernah di serukannya kepada seluruh jajarannya,Polres dan Polsek se-Sumbar untuk melawan ilegal mining dan illegal loging.himbauan Kapolda sumbar ini sudah viral beritanya dilansir media ,"tutup warga.(kumbang)

Komentar Via Facebook :