PMP Desak Kejari Pekanbaru Periksa Eks Sekwan,Diduga Korupsi

Kupaskabar.com - Pekanbaru- Aksi demo didepan kejaksaan negeri pekanbaru (Kejari) berlangsung damai,pimpinan aksi adalah mahasiswa kota pekanbaru,Korlap Muhammad Ikrom.Wakil Gubernur LIRA (OD) Provinsi Riau,Faisal Tanjung,LIRA (OD) Walikota kota Pekanbaru,Sucipto.KOMDA LP-KPK PROVINSI Riau,Thabrani.yang digelar Hari jumat 14 Januari 2022 Pukul: 13:00 Wib ( 14/1/22) 

Dalam aksinya pimpinan demonstrasi menyuarakan,"Dengan terjadinya permasalahan di depan mata kita,mulai dari Pemprov dan Pemko pekanbaru Pemkab di Rau semangkin Akutnya perbuatan para oknum pejabat yang merugikan bangsa, negara dan masyarakat,khususnya di Riau, 
Maka dari itu kami mengajak semua pihak untuk hadir menyuarakan kedzaliman para koruptor di depan kantor kejari pekanbaru ini

Hal ini kami lakukan,Agar para penegak hukum bisa bekerja dengan Adil di atas kebenaran,Tangkap dan jebloskan pejabat korup,yang menyengsarakan rakyat Indonesia, khususnya Riau, pimpinan demo juga ucapkan,HIDUP MAHASISWA HIDUP RAKYAT TAKBIR ALLAHUAKBAR  X3


Dalam orasi pimpinan demo silih berganti menyampaikan diantaranya: Kepada Yth,Kajari Pekanbaru,kami mohon tegakkan supremasi hukum di Kota Pekanbaru ini tanpa pandang bulu.Tegakkan Keadilan dengan prinsip kerja Kejaksaan yang profesional dan tidak terkesan memihak pada seseorang,dan memaksakan hukum pada orang lain.

Bapak Kajari yang terhormat,Perlu kami beritahukan,bahwa kehadiran kami di hadapan bapak pada hari ini,Jumat 15 Januari 2022,kami pemuda/pemudi di Kota Pekanbaru yang tergabung kedalam tubuh organisasi Pemuda Milenial Pekanbaru dengan ini menyampaikan berbagai kejanggalan-kejanggalan pada sejumlah anggaran belanja di sekretariat DPRD Pekanbaru tahun 2020.

Sebelumnya perlu kami ingatkan,bahwa kami selaku pemuda Kota Pekanbaru yang terdiri dari mahasiswa pekanbaru bersama organsiasi LIRA,merupakan generasi muda bangsa Indonesia terpanggil menyuarakan keadilan dan mendorong penegakan hukum terhadap segala bentuk tindakan korupsi di kota Pekanbaru Riau umumnya.

Kota Pekanbaru khususnya,telah lama mendapat predikat dan di berikan label sebagai daerah rawan korupsi.Sejumlah pejabat tinggi dari berbagai kabupaten/kota di Riau sudah banyak terbukti, Betapa tingginya"selera" Korupsi para oknum pejabat di provinsi Riau dan kota Pekanbaru.

"UNTUK itu,kami SEBAGAI PEMUDA MILENIAL di Pekanbaru,Ingin menyatakan sikap kami di hadapan bapak Kajari pekanbaru,atas data dan informasi yang berhasil kami terima dari sumber yang dapat di percaya."ternyata ada kejanggalan yang sangat jelas dalam Realisasi anggaran di sekretariat DPRD Pekanbaru kala itu di pimpin Eks PLT Sekretaris DPRD Pekanbaru, yakni Badria Rikasari berkisar Rp 97 Miliar Rupiah.

Adapun Kejanggalan belanja tersebut yang kami duga kuat terjadi pada realisasi anggaran  diantaranya:

1).Belanja Untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rp. 5 Miliar lebih.
2).Belanja Pembahasan Rancangan Perda Rp.9 Miliar Lebih.
3).Belanja Untuk Rapat-rapat Kelengkapan Dewan Rp 22 Miliar lebih
4).Perjalanan Dinas DPRD Pekanbaru
5).Perjalanan Dinas luar kota DPRD Pekanbaru
6).Belanja Kegiatan reses Rp. 11 Miliar lebih
7).Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD Pekanbaru Rp 4 Miliar lebih.
8).Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Pekanbaru Rp. 5 Miliar.
9).Belanja Penyebarluasan Informasi bersifat penyuluhan melalui pengelolaan website DPRD Pekanbaru Rp 24 miliar.
10).Rapat-rapat paripurna DPRD Pekanbaru Rp. 3 Miliar lebih.
11).Terealisasinya Anggaran sebesar Rp 97 Miliar di sekretariat DPRD Pekanbaru tahun 2020 tanpa melalui proses tender/lelang pekerjaan.Hal ini jelas melanggar ketentuan Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa di Pemerintahan.

Alasan-alasan kami menilai sejumlah besar belanja tersebut sangat janggal adalah:

"Karena pada tahun 2020 adalah bertepatan pada situasi pandemi Covid 19 yang saat itu kota Pekanbaru masuk dalam kondisi gawat atau Zona merah kasus positif virus Corona, sehingga adanya larangan Pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan atau rapat-rapat secara tatap muka.Namun bagiamana mungkin oleh Sekretaris DPRD Pekanbaru yang di pimpin Badria Rikasari dapat merealisasikan anggaran puluhan miliar itu.???? 

Alasan berikutnya adalah,khususnya pada kegiatan Penyebarluasan Informasi melalui media massa menelan anggaran sebesar Rp 22 miliar lebih,sangat tidak masuk akal. Mengapa? Pada umumnya tahun 2020, semua media-media lokal di Pekanbaru tidak mendapatkan kontrak kerjasama dengan sekretaris DPRD Pekanbaru dengan alasan tidak ada anggaran KERJAMA publiaksi dengan media,kenyataanya,ada Realisasi anggaran sebesar Rp 24 miliar lebih. 

Perlu kami pertanyakan,Media mana saja yang menikmati puluhan miliar itu?. Apakah ada praktik persekongkolan monopoli Anggaran media di DPRD Pekanbaru yang di kendalikan eks sekwan tersebut? Mohon kiranya Kajari membongkar dugaan ini.

Selain itu,adanya Realisasi anggaran untuk Penyebarluasan Informasi bersifat penyuluhan melalui pengelolaan website DPRD Pekanbaru sebesar Rp 22 miliar.Ini sangat mencurigakan kita semua.coba di cek sekarang,dan sudah kami cek dan coba membuka website DPRD Pekanbaru yang di maksud.namun Sampai saat ini tidak pernah dapat dibuka oleh siapapun.sudah kami coba membuka website DPRD Pekanbaru,yang muncul hanya tampilan error.Dimana Informasi yang disebarkan? Penyuluhan apa? Sementara kegiatan DPRD Pekanbaru tahun 2020 benar-benar sepi dan nyaris tidak ada.bagaimana mungkin ada biaya makan/minum rapat-rapat sebesar Rp miliaran rupiah disaat PSBB dan PPKM? Siapa yang makan dan minum sebanyak itu?

"Anggaran puluhan miliar untuk pembahasan Perda selama tahun 2020.Kembali kami sampaikan,bahwa tahun 2020 adalah tahun dimana kondisi pekanbaru sangat gawat dan masuk zona merah kasus positif virus Corona, Semua instansi pemerintah nyaris tidak melaksanakan kegiatan rapat-rapat sejenis itu.kapan ada pembahasan Perda yang menghabiskan anggaran puluhan miliar?

"Mengapa Sekretaris DPRD Pekanbaru dapat merealisasikan anggaran puluhan miliar, bahkan nyaris mencapai Rp 100 miliar tanpa melalui tahapan lelang? Dimanakah peran pengawasan dari Inspektorat atau APIP?  Yang sangat miris,mengapa tidak ada temuan BPK RI perwakilan provinsi Riau ? Ada apa semua ini? 

Oleh karena itu,pada hari ini,kami dari Pemuda Milenial Pekanbaru,dari generasi penerus bangsa Indonesia menentang segala bentuk perbuatan korupsi di Pekanbaru,dan mendorong penegak hukum,khususnya Kejaksaan Negeri Pekanbaru,agar menunjukkan kinerja nyata dalam pengungkapan dugaan korupsi besar-besaran di Sekretariat DPRD Pekanbaru ini,segera panggil dan periksa Berdasarkan data real terhadap Eks PLT Sekretaris DPRD Pekanbaru tahun 2020.

Kami meminta Periksa semua oknum yang menjadi staf dan pejabat terkait di bawah PLT Sekretaris DPRD Pekanbaru,termasuk saudara Anggi Putra yang belakangan mencoba menuding pemuda Milenial Pekanbaru melakukan pencemaran lembaga dan perbuatan fitnah keji tanpa dasar yang jelas.

Sekali lagi kami mohon kepada Kajari Pekanbaru,agar segera panggil dan periksa saudari Badria Rikasari selaku yang paling bertanggung jawab terhadap anggaran puluhan miliar yang diduga lenyap pada tahun 2020.Ini sangat janggal dan patut untuk segera di periksa.Kami disini datang bukan hanya sekedar berteriak dengan suara kami,tetapi kami datang membawa data yang patut di percayai.Ini data yang vilid, berdasarkan peraturan walikota Pekanbaru tentang penjabaran APBD kota Pekanbaru tahun 2020, lengkap dengan kode rekening kegiatan.

Kami mohon kepada Kajari Pekanbaru,agar dapat bekerja secara profesional dan berkeadilan,serta memiliki integritas diri yang masih dapat di percaya masyarakat. Disini sudah jelas ada data sebagai indikator  kuat dugaan terjadinya perbuatan tindak pidana korupsi di sekretariat DPRD Pekanbaru tahun 2020,yang melibatkan anggaran sebesar Rp 97 Miliar Rupiah.

Jika Kajari Pekanbaru tidak punya nyali untuk membongkar dugaan korupsi di sekretariat DPRD Pekanbaru ini,maka dengan terpaksa kami akan minta Kajagung RI,ST Burhanuddin,untuk mengevaluasi Kajari Pekanbaru,dan miminta Kajagung dapat segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang diduga terstruktur dan rapi di sekretariat DPRD Pekanbaru tahun 2020 berdasarkan data yang ada.

Panggil Badria Rikasari.....
Periksa Badria Rikasari.....
Ungkap Aktor Besar di belakang Badria Rikasari....

Selamatkan Uang Negara....
Selamatkan Uang Rakyat.....
Selamatkan Pekanbaru dari 'PERAMPOK' uang rakyat....
Selamatkan Riau dari kemiskinan akibat ulah para koruptor

Di akhir orasinya pimpinan demo bersama sama Penyerahan berkas Tambahan_
Terkait Dugaan Korupsi mantan PLT Sekwan DPRD KOTA PEKANBARU kepada perwakilan kejari Pekanbaru.

Komentar Via Facebook :