Tuntut Janji Kajati Riau, Pemuda LIRA : Tuntaskan Kasus Mantan Ketua Dprd Meranti

Poto : Sahrul, S.H., M.H, sebagai ketua Divisi hukum Pemuda LIRA Provinsi Riau

Pekanbaru, Kupaskabar.com - Dewan Pimpinan Wilayah LSM LIRA yang dipimpin Gubernur Boma Harmen S.E dan Pemuda LIRA Provinsi Riau beberapa waktu lalu, senin(13/9/21) telah melakukan audiensi dengan Kajati Riau. 


"Pada kesempatan audiensi tersebut disambut langsung oleh Asisten Intelejen (asintel) bapak Raharjo Budi Kusuma, Kasipemkum bapak Marvel, dan juga didampingi beberapa pegawai Kajati dari bagian pisus.


Dalam agenda audiensi terkait dengan dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulau meranti dalam proyek pengadaan laboratorium yang mana proyek pengadaan ini merupakan Pokok Pikiran (POKIR) mantan Ketua DPRD Kepulaun Meranti. Yang sempat ditangani oleh Kajati namun penanganangnya telah diserahkan ke APIP, berdasarkan rekomendasi APIP yang mana Mantan Ketua DPRD kab. Meranti ini harus membayar kerugian negara tersebut diduga sebesar 1.6 milyar, namun sudah 3 tahun setelah kasus ini diserahkan ke APIP, ganti kerugian negara belum juga di lakukannya.


Dari hasil audiensi waktu lalu Asisten intelejen (asintel) bapak Raharjo menyampaikan waktu itu akan mengusut kasus ini sampai tuntas, terlebih lagi kasus ini sudah hampir 3 tahun belum tuntas, apabila memang mantan ketua DPRD kab. Meranti tersebut terbukti tidak melakukan pengembalian sesuai dengan yang telah ditetapkan APIP maka kasus ini akan diambil alih Kajati dan tentunya akan proses secara pidana dan juga dikenakan denda.


Sahrul, S.H., M.H, sebagai ketua Divisi hukum Pemuda LIRA Provinsi Riau mengatakan” didalam hukum pidana pengembalian kerugian negara tentu tidak semata mata menghapuskan di pidananya pelaku tindak pidana, tentunya sama halnya dalam tindak pidana korupsi, sudah jelas menerangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang Pemberantasan Korupsi, "terangnya kepada redaksi kupaskabar.com, Jumat (1/10/21).


"Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya tindak pidana”. hanya saja pengembalian kerugian itu dimungkinkan untuk dijadikan pertimbangan keringanan hukumanya. 


Sahrul juga menambahkan bahwa didalam pengembalian kerugian negara tentunya ada batasan waktu, namun pada kasus Mantan Ketua DPRD kab. Meranti ini sengaja melamakan waktu mengebalikan kerugian negara hingga menjejaki 3 tahun, seharusnya Kajati ambil alih lagi kasus ini dan tidak ada upaya pengembalian kerugian lagi tetapi langsung penegakan hukum secara pidana sesuai dengan aturan yang berlaku.


Pemuda LIRA Provinsi Riau dengan apa yang telah disampaikan Kajati yang berjanji akan segera menuntaskan kasus Mantan Ketua DPRD kab. Meranti pada saat audiensi waktu lalu, maka tentunya Pemuda LIRA Provinsi Riau menunggu pemenuhan janji yang disampaikan kajati untuk menyeselesaikan kasus ini secepatnya, "pungkas Sahrul.


Ketua Pemuda LIRA Provinsi Riau  Daniel Saragih, S.H juga menyampaikan dengan adanya LIRA sebagai Mitra dari Kajati siap membantu dan mengawal dalam  menuntaskan kasus korupsi mantan ketua DPRD kab. meranti ini sampai tuntas, dan meminta Kajati untuk menegakan hukum seadil-adilnya dengan memproses kasus ini secara hukum pidana dan walapun seandainya kerugian negara itu telah diganti karena unsur pidananya tidak akan hilang walaupun kerugian negara telah dikembalikan, "jelasnya.(red)

Komentar Via Facebook :

Berita Terkait